Pemkot Ingin Bangun Dua Fly Over Sekaligus

KEDIRI- Rencana pembangunan fly over di Kota Kediri kembali berubah. Jika sebelumnya pemkot hanya berencana membangun satu di antara tiga lokasi yang disurvei, kini mereka memutuskan untuk membangun dua sekaligus. Yakni di Perempatan Alun-Alun dan di atas Perlintasan Kereta Api (KA) Jalan Hayam Wuruk.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Budi Siswantoro, fly over di perempatan alun-alun mendesak untuk dibangun. Ini untuk mengurai problem kemacetan yang hampir setiap hari terjadi di sana. Apalagi setelah jalur bus dari Kertosono ke Kediri diubah, tidak boleh lagi masuk ke dalam kota. ”Jika dibangun fly over, beban Jembatan Bandar juga akan terkurangi,” ujarnya kepada Radar Kediri kemarin.

Seperti diberitakan, semula ada tiga lokasi yang disurvei untuk pembangunan fly over. Semua melintasi perlintasan KA. Masing-masing di Jl Hayam Wuruk, Jl Pattimura, dan Jl Brigjen Katamso. Pembangunan itu dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tiga ruas jalan tersebut dan sekitarnya.

Budi mengatakan, selama ini Jembatan Bandar digunakan untuk tumpuan kendaraan yang berhenti ketika traffic light menyala merah. Terlebih setelah arus bus dari arah Surabaya diubah. Antreannya bisa mengular hingga ke sisi barat jembatan. Padahal, jembatan tersebut tidak berfungsi untuk menahan beban kendaraan.

Karena itulah, lanjut Budi, jika nanti dibangun fly over, kendaraan yang ingin menuju Jl Urip Sumoharjo (arah Tulungagung) tak perlu berhenti. Melainkan bisa belok langsung ke selatan tanpa harus menunggu traffic light.

Lalu, bagaimana dengan satu fly over lainnya? Budi menjawab, berdasar feasibility study (FS) atau studi kelayakan, yang mendesak dibangun di antara tiga rencana semula adalah di perlintasan KA Jl Hayam Wuruk. Sebab, arus lalu lintasnya paling padat. “Jangan menunggu sampai macet dulu baru dibangun fly over,” tandas mantan kabag pembangunan pemkot ini.

Namun, lanjut Budi, biaya pembangunan fly over cukup besar. Masing-masing sekitar Rp 64 miliar. Sehingga, jika dibangun dua sekaligus, setidaknya harus ada dana Rp 128 miliar yang tersedia. Dan, itu harus ditanggung sendiri oleh APBD Kota. ”Kalau menunggu sharing dari provinsi atau pusat akan lama,” lanjutnya.

Karena itulah, Budi belum bisa memastikan kapan pembangunan fly over tersebut diwujudkan. Yang jelas, sebagai persiapan, dinas pekerjaan umum akan menyosialisasikannya terlebih dulu kepada masyarakat untuk menghindari gejolak. Juga berkonsultasi dengan DPRD. Sebab, penggunaan anggarannya harus mendapat persetujuan mereka.

Secara terpisah, Ketua Komisi C DPRD Soedjoko Adi Poerwanto mengaku belum diajak berkoordinasi oleh pemkot terkait rencana pembangunan dua fly over tersebut. Makanya, dia belum bisa berkomentar banyak.

Yang jelas, jika nanti diajukan, dewan akan mengkritisinya. Kalau benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tidak ada alasan untuk menolak. Asalkan, sesuai kemampuan keuangan daerah. Demikian pula sebaliknya. “Kita lihat dulu hasil FS-nya,” katanya. (tyo/hid)