KEDIRI- Peluang warga untuk menjadi panitia pengawas (panwas) pemilihan bupati (pilbup) 2010 tertutup sudah. Sebab, KPU Pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya sepakat untuk mengangkatnya dari panwas pemilu legislatif (pilleg) dan pemilu presiden (pilpres) lalu. Ini dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) yang baru mereka keluarkan.

Karena itu pula, KPUD Kabupaten Kediri mengikutinya. “Otomatis kita (Kabupaten Kediri) pakai panwas pilleg dan pilpres. Jadi, tidak akan merekrut anggota panwas baru,” ujar anggota KPUD Kabupaten Kediri Sempu Dwi Sasongko kepada wartawan koran ini kemarin.

Menurut Sempu, dalam SKB itu disebutkan bahwa untuk pilkada yang dilakukan sebelum Agustus 2010, langsung menggunakan anggota panwas pilleg dan pilpres. Dengan keputusan ini, berarti tiga anggota panwas lama –yaitu Moh. Anas, Muntoha, dan Sri Wahyuni– akan kembali menjabat.

Hanya, mulai kapan, Sempu mengaku belum mengetahui. “Itu merupakan kewenangan Bawaslu,” aku dosen Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri yang kembali terpilih sebagai anggota KPUD untuk kedua kalinya ini.

Dia menambahkan, hingga kemarin, dua anggota KPUD Kabupaten Kediri –Sapta Andaru Isworo dan Syamsuri—masih berada di kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Jakarta untuk menerima pengarahan terkait pilkada. Termasuk mengenai keluarnya SKB di atas.

Lalu, dengan kepastian ini, kapan KPUD akan memulai tahapan pilbup? Sempu menjawab Januari. “Kita mulai dengan membuka rekrutmen PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara),” jawabnya.

Terpisah, mantan Ketua Panwas Pilleg dan Pilpres Moh. Anas mengaku sudah mengetahui keberadaan SKB tersebut. Namun, baru secara informal. “Kalau secara formal, belum ada pemberitahuan,” akunya lewat telepon, kemarin.

Menindaklanjuti SKB tersebut, hari ini dia dan dua mantan anggota panwas lainnya akan menghadiri pertemuan di Bawaslu, Jakarta. Dalam pertemuan itu pula, diperkirakan, SK pengangkatan mereka akan diberikan. Mereka sekaligus mendapat pengarahan terkait teknis pelaksanaan pilkada.

Anas menilai, SKB tersebut merupakan jalan tengah antara kemauan Bawaslu dan KPU. Sebab, sebelumnya, KPU tetap menginginkan rekrutmen anggota baru sedangkan Bawaslu –dengan mepetnya waktu—meminta agar tinggal menetapkannya dari anggota panwas pilleg dan pilpres. “Sebelumnya kami sudah beberapa kali konsultasi ke panwas provinsi, tetapi mereka juga belum berani memberikan kepastian,” katanya.

Atas kepastian ini, Anas menyatakan siap kembali menjalankan tugasnya. Meski demikian, dia tidak mau gembira lebih dulu sebelum menerima SK dari Bawaslu. “(Perpanjangan) masih belum pasti. Belum terima SK dari Bawaslu,” tandasnya yang tadi malam berangkat ke Jakarta. (ut/hid)