PACITAN – Keberadaan pon­dok bersalin desa (polindes) di Pacitan, jauh dari mencukupi. Data dinas kesehatan (dinkes) setempat menyebutkan, dari 171 desa/kelurahan, jumlah Polindes hanya 93 unit. ‘’Idealnya, setiap desa ada satu unit polindes,’’ kata Kabid Kesehatan Keluarga Dinkes Pacitan Wawan Kasi­yanto, Kamis (29/4).

Pengadaan fasilitas terse­but, kata Wawan didasar­kan pada rasio jumlah pen­duduk. Pada satu desa bisa jadi terdapat lebih dari satupolindes jika jumlah pen­duduknya besar dan sebaliknya. Sebenarnya, ketersediaan prasa­rana semacam itu merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah desa.

Tentunya, jika belum tersedia bangunan tersendiri, bisa dise­wakan atau mengontrak. Namun, lantaran keterbatasan di masing-masing desa, ada sebagian bidan yang mencari kontrakan sendiri untuk Polindes. Sehingga akan memberatkan tenaga medis yang bersangkutan. Apalagi jika statusnya masih honorer. Sebagai gambaran, dengan besaran gaji honorer sekitar Rp 400 ribu ma­sih harus dipotong untuk keper­luan membayar sewa polindes Rp 125 ribu perbulan. Tentu hal itu cukup memberatkan.

Sebenarnya pembangunan sarana pelayanan kesehatan bisa dilakukan pemerintah daerah. Hanya, pelaksanaannya menung­gu anggaran dari dana alokasi khusus (DAK). Untuk memper­cepat keberadaan polindes diper­lukan pemahaman akan konsep polindes itu sendiri. Sosialisasi konsep polindes secara intensif kepada masyarakat, merupakan langkah strategis untuk meng­gali peran serta masyarakat dan menimbulkan rasa memiliki.  Lebih lanjut Wawan menjelas­kan, paradigma pelayanan kesehatan adalah yang sakit menjadi sehat dan yang sehat semakin sehat. Karena itu perlu koordinasi lintas-sektoral guna meningkatkan peran serta ma­syarakat