TULUNGAGUNG-Temuan  Dewan kesehatan  Rakyat (DKR) terkait  ribuan  balita kekurangan gizi di Tulungagung direspon Dinas Kesehatan (Dinkes). Dinas yang bertanggungjawab terkait kesehatan ini menampik temuan DKR tersebut. Pasalnya, untuk menilai gizi buruk (gibur) diperlukan  kriteria tertentu.
Hal itu diungkapkan Kepala bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kese­hatan (PSDMK), Ana Sapti Saripah.
Menurut Ana, ada tiga  kriteria  menentukan status gizi balita.

Salah satunya menggunakan Standar baku Antropometri  (world Health Organization) WHO- National Center for Health Statistic NCHS yang  berdasarkan Z-skor.
Dimana di dalam  Z-skor  meliputi penghitungan Berat  Badan  (BB)/ usia (U),Tinggi Badan (TB)/Usia, BB/TB. Nah, jika dari penilaian Z skor kurang dari -3 SD (Standar Deviasi) diperlukan perhatian khusus.
Lanjut Ana Sapti Saripah,memang dari 59.547 jiwa balita di Tulunggung ditemukan kurang lebih 1.669  atau 0,35  persen anak Bawah Garis Merah (BGM). Atau lebih redah dari angka nasional balita kurang gizi 15 persen.“ Intinya balita BGM tak masuk kategori gizi buruk,” ujar ibu berkerudung.  
Ditambahkan dia, dari perhitungan  melalui Z skor ada 60 balita, 39 diantaranya perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebab, balita tersebut menderita penyakit bawaan antara lain Kelainan jantung, Microsephalus, Hisbrung.  
Sementara itu, awal Januari 2010 hanya 37 balita dalam perhatian khusus. Artinya 23 balita sudah mengalami peningkatan status gizi. “Tapi  kami terus pantau perkembangan  balita  tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Triswati Sasmito menyatakan, berkurangnya balita yang perlu perhatian gizi, itu karena telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan rujukan. Mulai di posyandu sampai dengan Rumah Sakit (RS) Provinsi dan Pusat  didampingi oleh petugas kesehatan setempat.
Serta dilakukan peningkatan gizi balita dengan cara  pemberian bantuan susu, vitamin, pemberian biskuit dari Dinkes Tulungagung, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten. “Pemberian penyuluhan dan konsultasi oleh petugas kesehatan ,baik di Puskesmas dan jajarannya maupun kunjungan rumah terus di lakukan,” jelasnya.    
Namun bukan berarti  sisa balita BGM 1.609 jiwa dibiarkan  tetap mendapatkan perhatian dari semua pihak, berupa  pendampingan gizi dilakukan bersama-sama dengan lintas sektor di kecamatan dan Desa sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Dan tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan rujukan. Mulai dari penjaringan di Posyandu, Polindes, Pustu, Puskesmas, Rumah Sakit kabupaten sampai dengan RS Provinsi dan pemberian penyuluhan dan konsultasi oleh petugas kesehatan, baik di Puskesmas dan jajarannya maupun kunjungan rumah. (din/adv/and)