Kurang pedulinya Pemkab Tulungagung terhadap keberadaan PAUD, dikarenakan pemkab dan diknas tidak memahami aturan mendiknas tentang PAUD. Sehingga tidak ada regulasi atau hukum tentang PAUD. Hal itu diungkapkan Dosen PAUD di STKIP PGRI Tulungagung Mugianto.
Menurut Mugianto, saat ini pihaknya melihat, keberadaan PAUD khususnya Pos PAUD yang berada di tingkat desa atau kelurahaan sangat mengenaskan. Salah satu buktinya, sarana dan prasana lembaga tersebut sangat minim. Bahkan bisa dikatakan, tidak memenuhi syarat untuk PAUD. APE luar maupun dalam hampir dipastikan tidak ada. Selain itu ditambah kondisi kesejahteraan guru sangat kurang, meski jumlah siswa-siswi di Pos PAUD sangat banyak .

“Tapi ternyata jumlah murid tidak menjamin kesejahteraan guru meningkat, sebab para orangtua murid setiap bulannya juga tidak memberikan kontribusi yang cukup ke sekolah tersebut, karena memang tujuan mendirikan Pos PAUD juga membantu masyarakat setempat,” jelasnya.
Karena ada tujuan social tersebut, seharusnya lanjut Mugianto pemkab dan Diknas yang berusaha mensejahteraan guru-guru PAUD. Langkah ini bisa berhasil, ketika Pemkab Tulungagung mengerti dan paham tentang kesepakatan yang dituangkan dalam aturan Mendiknas. Apabila pemerintah daerah sudah mengerti, dipastikan muncul regulasi atau aturan yang memayungi PAUD. “Karena itu PAUD saat ini membutuhkan aturan hukum atau regulasi,” katanya.
Mugianto menyatakan, regulasi tersebut bisa tentang kebijakan terhadap keberadaan PAUD, juga bisa peningkatan sarana-prasana lembaga tersebut, termasuk kualitas guru-guru PAUD. Karena selama, berdasar pengamatan masih ditemukan guru-guru PAUD di Pos PAUD yang belum paham tentang PAUD. Jika para pendidikan tidak tahu tentang PAUD itu sendiri, dipastikan mereka juga kurang maksimal dalam memberikan pelajaran.
Dampaknya, lanjut Mugianto, anak tidak bisa optimal mengembangkan bakat dan kreativitas mereka. Ketika kondisi ini dibiarkan, dipastikan ketika dewasa nanti, mereka kurang maksimal dalam berkreatif.  “Kondisi ini berbeda dengan anak-anak yang sejak dini mendapatkan pelajaran dengan benar, hasilnya mereka bisa optimal,” katanya.
Untuk itu wakil ketua Dewan Pendidikan, tahun depan pemkab sudah mulai membuat kebijakan tentang PAUD. Agar anak-anak di Tulungagung bisa berkembang secara optimal. (and)